Marlo, Ketua Umum KAMI, menyatakan keprihatinan atas kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi akibat ulah mafia BBM yang diduga dilindungi oleh oknum APH.
"Polri harus melindungi kepentingan rakyat. BBM subsidi harus dirasakan rakyat, bukan untuk mafia BBM," tegas Marlo.
Marlo menyebutkan bahwa informasi yang diperoleh dari media Jelajah Pos menunjukkan dugaan kuat adanya oknum APH di Polres Toraja Utara yang berperan sebagai 'back up' bagi mafia BBM.
"Jika praktik ini terus berlanjut, kami akan melakukan demo di depan Polda Sulsel pada Senin, 10 Maret 2025 pukul 15:00. Kami meminta Kapolda dan Kapolri agar aparat yang ikut dalam praktik melindungi dan memelihara mafia BBM di Polres Toraja Utara diperiksa dan dicopot dari jabatannya," tegas Marlo.
KAMI menilai kasus mafia BBM di Toraja Utara merupakan contoh kesewenang-wenangan yang merugikan masyarakat dan menodai citra Polri. Mereka menuntut penanganan yang
transparan dan tegas terhadap pelaku mafia BBM, termasuk oknum APH yang terlibat. Tegasnya.(SUKRI).
Editor : ENAL RASUL.