Proyek pengadaan bandwidth internet tersebut yang dilaksanakan oleh PT. Telkom (Persero) TBK. GM. UNER VII (A). Dengan anggaran Rp 1,9 Milyar tahun 2024 di keluhkan penerima manfaat.
Dari hasil penelusuran awak media di beberapa OPD, Kwalitas jaringan sangat buruk sehingga berdampak pada percepatan pelayanan publik atau masyarakat.
Salah satu pegawai di salah satu OPD yang enggan disebut namanya, saat di konfirmasi mengeluhkan bahwa buruknya jaringan internet saat ini, mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat, sehingga menyita banyak waktu.
"Jaringan saat ini kurang baik, akses internetnya sangat lamban, sehingga pelayanan terhadap masyarakat sangat menyita waktu lumayan banyak, bisa di bayangkan pembuatan satu berkas yang tadinya bisa selesai 1 atau 2 hari sekarang bisa sampai satu Minggu lamanya, bahkan sebagian anggota terpaksa beli data internet guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat,". Keluhnya saat di konfirmasi.
Dilain sisi, ketua LSM L-KPK Andi Ilham, dalam tanggapannya, menjelaskan bahwa anggaran yang di gelontorkan sebesar Rp 1,9 Milyar bertujuan agar jaringan internet jauh lebih baik dari sebelumnya namun fakta lapangannya jauh dari pada kata baik.
"Sangat di sayangkan jika anggaran sebesar itu, kwalitas internetnya sangat buruk, padahal di ketahui bersama sebelum hanya menggunakan anggaran 1,5 Milyar yang di kerjakan pengusaha lokal justru hasilnya memuaskan,". Jelasnya.
"Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan kepada pihak pelaksana (PT. Telkom) agar segera mengatasi keluhan tersebut yang sangat berdampak pada pelayanan masyarakat,". Tutupnya. (SUKRI).
Editor : ENAL RASUL.