Oleh : Muhammad Khalid HM, ST
(Anggota Kadin Wajo)
Kualitas suatu bangunan konstruksi bukan hanya bergantung pada keterampilan si tukang semata (sertifikasi), namun juga sangat bergantung pada harga satuan pekerjaan (HSP). Volume (V) suatu item pekerjaan jika dikalikan dengan harga satuan pekerjaan (HSP) maka akan menghasilkan biaya per item pekerjaan. Penjumlahan dari seluruh biaya per item pekerjaan akan menentukan besaran harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK, ULP/Pejabat pengadaan yang bersifat rahasia dalam mengalokasikan suatu anggaran pembangunan konstruksi. Adapun komponen dalam menentukan harga satuan pekerjaan (HSP) diantaranya adalah harga bahan dan upah kerja. Kedua komponen ini tidak ter intervensi oleh pusat (koefisien analisa SNI) melainkan dapat ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan/otonomi daerah (harga bahan dan upah kerja berbeda beda di setiap daerah).
Ketepatan waktu pelaksanaan dan kualitas suatu pekerjaan konstruksi tergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jika ketiga komponen ini masing masing dapat berfungsi secara profesional dan proporsional maka pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi dilapangan akan tepat waktu dengan kualitas bangunan yang baik.
Ketika muncul isu dikalangan masyarakat (dunia usaha jasa konstruksi) tentang minimnya harga satuan pekerjaan (HSP), maka perlu mendapatkan respon secara bijak dan positif oleh otoritas terkait (pemerintah daerah) dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap komponen komponen harga satuan pekerjaan (standar harga bahan dan upah kerja) dengan melakukan kajian kajian dan analisis di lapangan.
Studi kasus pada penentuan harga semen (toko bangunan) akan bervariasi tergantung jauh - dekat lokasi pekerjaan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah penetapan harga standar semen yang dipakai oleh otoritas terkait yang mana, dekat atau jauh?. Perlu diketahui bersama bahwa penetapan besaran alokasi dana (anggaran) per 1 unit ruangan sekolah A (dalam kota) dengan sekolah B (luar kota) dengan volume yang sama, alokasi anggaran kedua sekolah tersebut akan sama (misal : masing masing 100 juta per unit). Kondisi demikian membuat rekanan akan berlomba lomba ingin mendapatkan pekerjaan dengan lokasi terdekat (dalam kota), mengingat harga semen dalam kota lebih murah dibanding luar kota (kota yang dimaksud dalam konteks kabupaten/ibukota kecamatan), terlebih lagi jika harga standar semen yang ditetapkan oleh otoritas terkait mengikuti harga dalam kota. Nah, bagaimana dengan jenis jenis bahan/material lainnya!!
Terkhusus di kabupaten Wajo yang dikenal sebagai kota pedagang. Dalam kaitannya dengan standar harga bahan/material, perlu mendapatkan perhatian oleh otoritas terkait (pemerintah kabupaten) Mengapa demikian?, dengan banyaknya usaha (toko bangunan/leveransir) yang tersebar membuat harga bahan/material tidak terkontrol secara baik (secara teori harga tidak ideal) yang berimplikasi terhadap besaran harga satuan pekerjaan (HSP) itu sendiri terlebih lagi jika terjadi kenaikan harga bahan/material pada saat itu (tidak.ada eskalasi/penyesuaian harga) yang berimbas anggaran suatu pekerjaan konstruksi semakin terpuruk. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu regulasi yang menyangkut dan mengatur standar harga bahan/material (toko bangunan/leveransir) oleh pemerintah setempat dalam rangka menciptakan persaingan dunia usaha yang sehat.
Good quality suatu pekerjaan konstruksi dapat direalisasikan ketika korelasi harga satuan pekerjaan dengan mutu pekerjaan yang diharapkan bersifat berbanding lurus (kolerasi positif) . Ketika HSP dalam kategori "normal dan ideal" (perencanaan) maka good quality suatu pekerjaan dapat di implementasikan di lapangan (pelaksanaan). Sehingga dengan demikian kondisi "nyaman" dapat diciptakan di lingkungan masyarakat (dunia usaha jasa konstruksi) dan ekspektasi akan asas manfaat dan ekonomis kegiatan pembangunan pekerjaan konstruksi dapat diwujudkan secara optimal.(**)