RADAR SULSEL.CO.ID, WAJO - Merasa tidak puas dengan kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Wajo, Dwi Apriyanto, keluarkan surat teguran pertama untuk 10 orang PPTK di lingkup Diskominfotik, Rabu(16/06/2021).
Melalui surat nomor 800/171/Diskominfotik, 10 orang PPTK Diskominfotik mendapatkan teguran atas ketidak mampuan melaksanakan tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Menurut Dwi, sejumlah kegiatan dilingkup Diskominfotik tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, analisis dan evaluasi terkait dengan penyelesaian dan pelaksanaan tugas, 10 PPTK Diskominfotik dinilai tidak mampu melaksanakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) disetiap kegiatan.
"Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya kita sudah harus tahu konsepnya seperti apa. Saya sih prinsipnya sangat sederhana, tulislah apa yang anda mau kerjakan dan kerjakan apa yang anda tulis, KAK menurut saya itu sangat tidak sulit dan itu bekal kita juga nantinya jika di audit Inspektorat," ujarnya.
Selain dinilai tidak mampu melaksanakan KAK, 10 PPTK kata Dwi sangat jarang melakukan komunikasi kepada dirinya selaku pimpinan atas kendala yang dihadapi.
"Harusnya setiap ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan setidaknya bisa disampaikan ke saya selaku pimpinan kendalanya apa supaya kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik, tetapi kalau hanya diam dan tidak melapor saya juga tidak tau apa kendalanya," sambungnya
Menyikapi tudingan tersebut, salah satu PPTK di lingkup Diskominfotik yang tidak ingin disebut namanya angkat bicara. Menurutnya sejumlah kegiatan yang tidak berjalan di Diskominfotik diakibatkan kebijakan Kadis yang terlalu kaku.
Selain dinilai kaku, PPTK yang ingin melaksanakan kegiatan dengan berepedemoan dengan KAK, justru Surat Pencairan Dana (SPD) tidak ditanda tangani oleh Kadis
"Inikan lucu, kami diminta bekerja sesuai KAK, giliran KAK nya sudah ada pak kadis sendiri yang tidak mau tanda tangani Surat Pencairan Dana (SPD), bagaimana kegiatan mau berjalan kalau anggarannya tidak ada," terangnya.
Saat ini, sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan PPTK masih ada yang belum dibayar akibat belum di tanda tanganinya SPD oleh Kadis.
"Apesnya kegiatan yang sudah dilaporkan atau sudah terlaksana justru anggarannya di tahan oleh Kadis itu sendiri, sampai detik ini alasannya belum bisa dibayarkan kami juga tidak tahu. Jangan terlalu kaku menjadi pimpinan, kegiatan yang kami laksanakan kami sudah siapkan laporannya dan kami juga siap untuk bertanggungjawab. Tolong jangan menyalahkan PPTK," jelasnya
Surat teguran pertama PPTK yang ditembuskan ke Bupati Wajo, Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, merupakan suatu langkah yang dinilai tidak tepat.
Sang kadis justru hanya merendahkan diirinya sendiri sebagai seorang pimpinan disuatu instansi atas ketidakmampuan menjadi leader
"Saya pikir pak kadis sama halnya menampar dirinya sendiri. Tolong jangan selalu menganggap orang bodoh, dan jangan selalu menganggap diri anda pintar," tandasnya.(SUKRI/MRP)
Editor : ENAL RASUL