RADAR SULSEL.CO.ID, WAJO - Tertutupnya informasi terkait data program pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dilingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, di soal penggiat anti korupsi.
Salah satu penggiat anti korupsi di Kabupaten Wajo Andi Baso Syamsualam mengatakan bahwa tidak teransparannya pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, terkait data sekolah yang mendapatkan bantuan yang bersumber dari DAK jelas sangat melanggar undang undang republik Indonesia no 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik.
"Ini jelas jadi pertanyaan besar bagi kami, hanya sebuah data saja harus disembunyikan dan ironisnya lagi kepala bidang Dikdas saat dimintai data tersebut dengan arogan mengatakan bahwa "ini dukumen negara dan tidak bisa saya kasi" ini sudah jelas melanggar undang undang no 14 tahun 2018," ujar Andi Baso Syamsualam kepada Radar SulSel.co.id Selasa (25/08/2020).
Tidak teransparannya pihaknya dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, Andi Baso, menduga ada persekongkolan jahat didalamnya sehingga data sekecil itu saja enggan di publikasikan, diapun meminta agar pihak DPRD memanggil kepala bidang tersebut.
"Kami juga faham mana dukumen rahasia mana dukumen yang memang harus dipublikasikan untuk umum, bagaimana bisa diawasi Pekerjaan tersebut jika datanya disembunyikan, tentu ini sangat janggal dan bisa jadi pertanyaan bahkan bisa juga dipidanakan sesuai aturan dalam undang-undang no 14 tahun 2018," jelasnya.
(SUKRI)
Editor: ENAL RASUL