RADAR SULSEL.ID, JAKARTA - Dalam rangka merealisasikan rencana kerja SKK Migas 2020, maka SKK Migas terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders terkait, salah satunya mengadakan kunjungan dan silaturahmi ke Kantor Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Senin (20/1/2020) kemarin.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan jika potensi hulu migas di Indonesia, masih besar, karena dari 128 cekungan, yang berproduksi adalah 20 cekungan, dalam status eksplorasi adalah 35 cekungan dan sebanyak 73 cekungan masih menanti untuk dapat dieksplorasi.
"Hulu migas adalah salah satu adalan sumber pemasukan negara dan berperan besar sebagai penggerak perekonomian nasional," katanya.
Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dan sektor ini agar kembali mampu menghasilkan produksi 1 juta BOPD di tahun 2030, SKK Migas telah melakukan 5 (lima) transformasi dan menerapkan 4 strategi pencapaian.
"Untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan yang lebih efektif, tanggal 31 Desember 2019 pada pergantian tahun di launching integrated operation center (IOC) dan minggu lalu menyusul one door service policy (ODSP)," jelasnya.
Salah satu penyebab tidak optimalnya operasi hulu migas adalah adanya gangguan illegal drilling dan illegal tapping yang mengganggu operasional KKKS. Aktivitas illegal inimenyebabkan terjadinya kecelakaan dan merusak lingkungan.
“Kegiatan illegal ini menyebabkan gangguan investasi dan menyebabkan tidak optimalnya produksi migas nasional. Kegiatan illegal tersebut juga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara”, kata Kepala SKK Migas.
Dwi Soetjipto menambahkan, kunjungan SKK Migas sekaligus merupakan laporan kepada Kapolri yang merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas SKK Migas. Komisi Pengawas SKK Migas terdiri atas Menteri ESDM sebagai Ketua Pengawas, dengan anggota adalah Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kapolri dan Kepala BKPM.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyampaikan bahwa migas telah menjadi perhatian khusus dari Presiden.
Sementara Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengatakan, Polri akan memberikan dukungan yang terbaik dalam menjalankan program Pemerintah dan sudah menugaskan Kabareskrim untuk membuat satgas, agar terjadinya kebocoran yang menyebabkan kerugian bagi negara dapatndi atasi.
“Agar efektif, dibentuk laison officer (LO) di SKK Migas dan Kabareskrim. Dalam catatan kepolisian, daerah yang menonjol adanya kegiatan illegal drilling dan illegal tapping adalah Jambi, Riau dan Sumatera Selatan”, kata Kapolri. (Humas SKK Migas)