RADAR SULSEL.ID, WAJO - Direktur Lembaga Pemantau Barang dan Jasa WPW Andi Chairil Syam meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, agar menghapus persyaratan lelang yang sifatnya diskriminatif.
Andi Chairil menilai, bahwa salah satu sarang terjadinya korupsi ada pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika di daerah, lanjutnya, yakni pengadaan barang dan jasa Pemkab Wajo, dalam APBD Tahun 2019.
“Ini semata-mata sebagai bentuk fungsi pengawasan masyarakat, terhadap pengadaan barang dan jasa. Menjadi salah satu sarang korupsi, mengapa kami menyikapi serius proses ini,” katanya di Warkop Raisa Sengkang (8/8/2019).
Dijelaskan Andi Chairil, saat ini adanya revisi Peraturan Presiden (Perpres), Surat Edaran (SE) Menteri PUPR tentang proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, semakin terbuka untuk penyedia jasa kontruksi.
“Kami meminta agar semua PA dan PPK di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah), agar menghapus semua persyaratan yang sifatnya diskriminatif dalam proses lelang. Agar prinsip keterbukaan serta kesetaraan bagi semua penyedia jasa sama peluangnya,” terang Andi Chairil. (SUKRI)
Editor: ENAL RASUL