RADAR SULSEL.ID, WAJO - Akun Media Sosial (Facebook) bernama La Beddu, yang memposting terkait adanya kongkalikong Andi Alauddin dengan Bupati Wajo membuat anggota Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Andi Alauddin angkat bicara.
Pasalnya, postingan yang tersebar di Media Sosial (Facebook), di Group "INFONA TO WAJOE" itu diduga telah membuat berita Hoax menyangkut dirinya.
Dalam postingan itu mengatakan, "Disinyalir Andi Alauddin kongkalikong dgn Bupati Wajo. Dipaksakan suaranya untk dapat kursi ke 7 di dapil IV dgn pertimbangan kekuatan untuk pilkada kedepan. Camat Keera, Bawaslu, dan KPU jg terlibat besar dalam hal kongsi ini karena mereka semua bekerja sama. Kasihan Gerindra yang semstinya meraih suara terbanyak dan berpotensi untuk jadi ketua DPRD. Kasihan Caleg PPP yang semestinya bisa duduk di DPRD tapi dicurangi. Padahal Andi Alauddin Ijazah SMA cuma paket C dan Ijazah S1 cuma dibeli di Soppeng."
Andi Alauddin mengatakan, postingan yang tersebar tersebut tidak benar.
"Itu tidak benar ndi," kata Andi Alauddin saat dikonfirmasi melalui via WhatsAppnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya masih menyimpan bukti percakapan dengan pemilik WhatsApp, yang telah tersebar di Media Sosial (Facebook).
"Saya masih simpan bukti percakapan dengan pemilik WA ini. Berarti diduga pemilik nomor WA ini yang mengirimkan screnshot ke pemilik akun (La Beddu_red) tersebut," ungkapnya.
Untuk itu, dirinya akan melaporkan ke Bareskrim, agar yang membuat postingan tersebut ditelusuri.
"Saya rencana akan laporkan di Bareskrim, tapi belum bisa di pastikan kapan," ungkapnya.
Terkait ijazah yang diduga hanya di beli, Andi Alauddin membantah hal tersebut.
"Yang jelas ini HOAX ndi. Karena saya punya saksi serta bukti mengenai ijazah SMA dengan S1 saya," jelasnya.
Sementara Bupati Wajo, Amran Mahmud saat dikonfirmasi membantah hal tersebut.
Kata dia, tidak ada yang berani bermain dalam pemilu, apalagi dirinya selalu sampaikan kepada KPU dan Bawaslu untuk mengawal penyelenggaraan di Wajo, agar jangan ada yang mencederai dengan melakukan kecurangan karena sanksi hukumnya sangat tegas.
"Bukanmi eranya Bupati melakukan intervensi dan perintah-perintah penyelenggara pemilu," tandasnya. (Sumber RS)
Editor: ENAL RASUL