RADAR SULSEL.ID, WAJO - Rapat gabungan komisi dengan agenda monitoring dan evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Wajo tahun 2019 pada hari senin, 17 Juni 2019 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sengkang Kab. Wajo berlangsung kisruh.
Anggota fraksi Golkar Surmardi Arifin mengungkap jika fraksinya akan mengupayakan hak angket. Politisi yang akrab disapa "Fassongko Tanre" ini. Menilai pemda telah melakukan pelecehan atas produk perundangan-undangan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
Produk perundangan-undangan yang dimaksud adalah peraturan daerah APBD 2019 telah diubah secara sepihak oleh pemerintah daerah tanpa melalui mekanisme.
Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan, Andi Gusti Makkarodda yang dimintai komentarnya melalui pesan WhatsAppnya, terkait sikap anggota fraksi Golkar tersebut menanggapi secara santai.
"Hak angket diatur dalam regulasi dan itu dibolehkan tetapi saya sih melihat sikap politik tersebut hanya untuk menekan pemda supaya naik diatas rel yang benar," kata AGM Rabu (19/6/2019).
Lebih lanjut ia menyatakan, kalau pun itu serius maka tidak ada masalah.
"Ya... kalau pun serius, belum tentu bisa terwujud, mungkin beliau masih mimpi disiang bolong," kelakar pengagum gusdur ini.(SUKRI)